Kredit yang disalurkan bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Aspek yang paling penting bagi bank dalam menyalurkan kredit adanya suatu jaminan, khususnya jaminan kebendaan. Kredit macet akan merupakan kerugian bagi bank, jika hasil eksekusi jaminan kredit tidak mencukupi atau jaminan cukup tetapi tidak dapat dieksekusi, yang pada akhirnya bank akan mengalami kerugian. Permasalahannya bagaimana prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan kebendaan. Fungsi jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit perbankan merupakan alat yang paling ampuh untuk pengamanan kredit yang diberikan kepada nasabah debitur apabila terjadi kredit macet, sehingga dapat memberikan kepastian kepada bank sebagai kreditur, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya. Prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisis jaminan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan, adalah dengan memperhatikan secara cermat dan teliti, terhadap objek jaminan kebendaan baik syarat ekonomis maupun syarat yuridis harus di penuhi dengan baik. Sehingga memberikan kepastian bahwa benda jaminan dapat memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminkan. Kata kunci: bank; jaminan kebendaan; kredit; prinsip kehati-hatian.

Pemasukan tanah sebagai modal perseroan terbatas harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Ketidaksesuaian pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas dapat menimbulkan masalah terhadap status kepemilikan hak atas tanah, karena adanya perbedaan antara data fisik dan data yuridis dengan kenyataan yang merugikan pemegang hak sebenarnya. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan untuk mengkaji pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas dan status hak atas tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas tanpa pendaftaran peralihan hak. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif yang dianalisis secara yuridis kualitatif, hasil yang didapat yaitu pemasukan tanah ke dalam perseroan terbatas harus dilakukan dengan RUPS, dibuat dengan akta inbreng oleh PPAT yang berwenang untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak. Status tanah yang dijadikan modal perseroan terbatas tanpa dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dianggap sebagai milik orang yang namanya tercatat dalam sertipikat, bukan bagian dari harta kekayaan perseroan terbatas. Namun, pereroan terbatas dapat menggugat kebenaran data sertipikat dengan membuktikan adanya itikad baik dalam perolehan hak atas tanah atau penguasaan nyata yang menunjukan hubungan antara tanah dengan perseroan terbatas karena sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat. Kata kunci: inbreng; pendaftaran tanah; status tanah.

Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah merupakan sasaran tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pemegang hak, dan untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut telah ditetapkan lembaga rechtsverwerking di dalam PP No.24 Tahun 1997 yang memberi batas waktu hingga 5 tahun Sertifikat masih dapat digugat oleh pihak lain. Namun dalam kenyataannya setiap orang yang merasa memiliki bukti yang cukup masih diberi kesempatan untuk mematahkan kebenaran data yang tertuang dalam Sertifikat meskipun masa 5 tahun sudah terlampaui. Tujuan penelitian ini, untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kepastian hukum hak atas tanah dalam sistem pendafataran tanah negatif berdasarkan PP 24 Tahun 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan metode analisis data secara yuridis kualitatif. Hasil pembahasan daripada penelitian ini adalah (1) Penegakan lembaga rechtsverwerking di Indonesia belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, ini terbukti dengan dijumpainya gugatan-gugatan terhadap sertifikat dipengadilan negeri atau pun pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun bukan berarti sertifikat hak atas tanahtidak menjamin kepastian hukum, karena sertifikat diakui sebagai alat bukti hak yang kuat, sepanjang tidak ada putusan hakim yang mematahkan kebenaran data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam Sertifikat. (2) Sistem pendaftaran negatif sesungguhnya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak yang sejati tidak akan kehilangan haknya, sehingga secara sepintas lembaga rechtsverwerking tidak berpengaruh terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Kata kunci: kepastian hukum hak atas tanah; lembaga rechtsvewerking; sertifikat.

Perkawinan yang sah tidak saja membawa akibat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi terciptanya harta benda suami dan isteri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan berupa harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahkan pihak mana yang menghasilkannya. Dengan adanya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dibolehkannya perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dapat menjadi masalah apabila terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, yang dikemudian hari baru dibuat perjanjian perkawinan yang diperbolehkan dengan adanya putusan Mahkamah Kostitusi. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Disimpulkan bahwa suami/istri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila tidak menyatakan persetujuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama. Perjanjian kawin pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 belum memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dikarenakan para pihak dikhawatirkan tidak beritikad baik dalam pembuatan perjanjian kawin. Untuk memberikan kepastian bagi pihak ketiga selaku pemberi fasilitas kredit bagi pasangan suami dan istri dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pasangan suami istri seharusnya melakukan pendaftaran pencatatan perjanjian perkawinan guna memenuhi asas publisitas. Kata kunci: harta bersama; perjanjian kawin; perjanjian kredit; perkawinan.

Pelaku pembangunan apartemen saat ini sering menggunakan strategi penjualan pre project selling melalui media iklan untuk menarik perhatian konsumen, namun seringkali masih menimbulkan permasalahan. Seperti Indonesia, Tiongkok juga memiliki permasalahan terkait perlindungan konsumen apartemen yang dijual secara pre project selling melalui iklan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan dan penyelesaian hukum bagi konsumen pembeli apartemen yang dirugikan dalam pre project selling apartemen melalui iklan di Indonesia dan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui pengaturan terhadap konsumen pembeli satuan rumah susun yang dirugikan dalam pre project selling apartemen melalui iklan telah dilakukan di Indonesia dan Tiongkok walaupun belum sempurna, masih terdapat beberapa kelemahan. Penyelesaian hukum mengenai pre project selling apartemen melalui iklan di Indonesia dan Tiongkok agar lebih efektif dan efisien sebaiknya diselesaikan secara non litigasi, apabila tidak berhasil baru diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan sebagai upaya hukum terakhir karena pengadilan memiliki 2 (dua) kelemahan utama yaitu proses persidangan yang relatif lama dan peran hakim yang pasif. Kata kunci: perbandingan hukum; perlindungan konsumen; pre project selling.

Meluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri di bidang Hak Cipta. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial, menariknya yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut, masyarakat juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan cover song. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui arbitrase atau melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti YouTube Content ID dan identifikasi konten pada Soundcloud agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup. Kata kunci: hak cipta; hak ekonomi; lagu; musik.

Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat pertentangan. Demi tercapainya kepastian hukum maka perlu peran pelaku kekusaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan tersebut. Namun pada Praktiknya Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua Putusannya dengan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 juga masih terdapat pertentangan. Artikel ini membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman dan implikasi terhadap direksi Persero apabila melakukan keputusan bisnis yang dapat merugikan perseroan dalam kaitannya dengan doktrin Business Judgement Rule. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan simpulan pertama, Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara oleh pelaku kekuasaan kehakiman adalah bertentangan. Secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat “erga omnes”, maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Kedua, Implikasi pengukuhan tersebut terhadap direksi Persero khususnya dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan Persero maka direksi dianggap pula merugikan negara, namun dengan adanya doktrin Business Judgement Rule, Direksi dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil tetap mendapat perlindungan hukum sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Kata kunci: bussines judgement rule keuangan negara; pelaku kekuasaan kehakiman; uji materil.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana Pasal 29 mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan perkotaan. Penyediaan RTH salah satunya RTH Privat didorong penyediaannya dalam kawasan industri. Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang harus mewujudkan proporsi RTH kawasan perkotaan dan terdapat perusahaan industri dalam kawasan industrinya yang belum dapat menyediakan RTH Privat sesuai ketentuan akibat pendirian bangunan pabrik sebelum terbentuknya Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri di Kota Cimahi dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam hal pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yakni pertama, implikasi hukum dari pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri di Kota Cimahi adalah perlunya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi berupa penyesuaian bangunan pabrik Perusahaan Industri dilakukan dengan memberikan ketentuan-ketentuan pada saat permohonan IMB baru atau IUI baru untuk taat pada persyaratan teknis dan persyaratan administratif bangunan gedung serta penyediaan RTH Privat pada bangunan pabrik dengan luasan sesuai arahan persyaratan teknis dari Pemerintah Kota Cimahi. Kedua, pengendalian dari pelanggaran koefisien dasar bangunan pada ruang terbuka hijau privat dalam kawasan industri Kota Cimahi terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Kata kunci: implikasi hukum; koefisien dasar bangunan; ruang terbuka hijau.

Fungsi pasar modal sebagai alternatif pembiayaan semakin berkembang sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional sehingga menimbulkan transaksi-transaksi bisnis baru yang salah satunya adalah transaksi repo. Transaksi repo tumbuh dari asas kebebasan berkontrak dan semakin berkembang karena merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang potensial bagi para investor. Perkembangan transaksi repo juga menimbulkan masalah-masalah baru terutama yang berhubungan dengan perlindungan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban akibat hukum transaksi repo dan perlindungan hukum terhadap para investor di pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data dianalisis secara deskriptif analitis. Transaksi perdagangan di pasar modal adalah jual beli sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum perjanjian jual beli yang mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Transaksi repo pada dasarnya adalah perjanjian jual beli sehingga terdapat pengalihan kepemilikan efek yang mengakibatkan pembeli menjadi pemilik sah atas efek tersebut. Asas-asas hukum memberikan perlindungan hukum kepada investor yang beritikad baik sehingga tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian para pihak di dalam transaksi repo. Keterbukaan informasi tentang transaksi repo dan fasilitas tri party repo dapat lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor untuk mewujudkan transaksi repo yang wajar, teratur, dan efisien. Kata kunci: investor, perlindungan hukum, transaksi repo.

Dalam hukum asuransi terdapat beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalah prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi ini merupakan penggantian kedudukan tertanggung kepada penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung, dalam melaksanakan hak tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian itu. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mencari jawaban tentang implementasi mengenai ketentuan subrogasi dalam polis asuransi yang dikaji berdasarkan hukum asuransi, dan yang kedua mencari kendala yang terdapat dalam pelaksanaan subrogasi pada asuransi yang dikaji berdasarkan hukum asuransi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Tahap penelitian mencakup penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) serta penelitian lapangan dengan pihak dan instansi terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama implementasi mengenai ketentuan subrogasi baik pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, maupun pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan subrogasi, diantaranya adalah tertanggung kurang memahami secara jelas mengenai arti dari subrogasi serta pengaturannya, penanggung beranggapan besar kerugian yang diderita tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan proses subrogasi, kurang lengkapnya data penunjang pelaksanaan subrogasi, dan pihak ketiga mengalami jumlah kerugian yang sama dengan tertanggung sehingga tidak bersedia untuk membayarkan ganti kerugian. Kata kunci: asuransi; polis asuransi; polis.